Senin, 03 Maret 2008

Nih..rencana tesis tentang CSR..

Penjelasan umum Undang-Undang No. 12 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumberdaya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran kesejahteraan rakyat.
Dalam rangka mencapai optimalitas pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi, maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, kesejahteraan rakyat banyak, keamaan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan kegiatan hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (butir p). Sejalan dengan hal ini, Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat bidang industri energi dan sumber daya mineral (2003) menyatakan bahwa, “Kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan bagian dari pembangunan Indonesia secara keseluruhan dan keberlanjutan”.
Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro Brazil tahun 1992 telah menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari orientasi pada pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di dunia telah mendeklarasikan Millenium Development Goals (MDGs). MDGs adalah proyek kemanusiaan selama 15 tahun (2000-2015) dimana diharapkan semua anggota PBB termasuk Indonesia melalui berbagai upaya serius dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan menghentikan perusakan lingkungan.
Selanjutnya pada tahun 2002 di Johannesburg Afrika Selatan diadakan pertemuan “World Summit on Sustainable Development”. Adapun isu-isu yang berkembang pada pertemuan itu adalah pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup dan peningkatan perekonomian. Pertemuan tersebut juga menyepakati “Corporate Social Responbility (CSR) sebagai sebuah kesepakatan yang mendorong untuk dapat diikuti oleh seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan”.
Yakovleva dalam Pamadi (2007) mengemukakan bahwa empat wilayah kunci penerapan CSR adalah pemeliharaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan dengan karyawan, serta community development. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi juga telah mengatur tanggung jawab perusahaan migas sebagai kontraktor negara untuk melaksanakan pengembangan masyarakat di sekitar operasi perusahaannya. Dalam pasal 74 disebutkan bahwa,”Kontraktor dalam melaksanakan kegiatanya ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat”. Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dilaksanakan oleh Kontraktor untuk membantu program Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi kerakyatan secara mandiri dengan mendayagunakan potensi daerah serta berkesinambungan.
Berkaitan dengan pengembangan masyarakat perusahaan migas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro (2007) berpendapat bahwa, “Program Community Development adalah jembatan antara masyarakat dengan korporat sebagai bentuk kerjasama untuk menuju tranformasi ke masa depan." Dalam blue print pengembangan masyarakat sebagai implementasi UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa program pengembangan masyarakat merupakan :
1) Program memperhatikan misi lingkungan;
2) Program yang memiliki tanggung jawab sosial;
3) Konsep berkelanjutan terimplementasi dalam kebijakan pada tingkat masyarakat, industri migas dan pemerintah.
Pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap lingkungan di sekitar perusahaan telah menjadi pro dan kontra apakah sebagai tindakan kesukarelaan atau suatu keharusan. Pada awalnya definisi CSR menurut Internasional Institute for Sustainable Development, Perceptions and Definitions of Social Responbility dalam Pambudi (2005), CSR dimaknai sebagai kegiatan yang sifatnya berdasarkan pada kesukarelaan (voluntary basis) untuk melakukan tindakan yang sifatnya beyond compliance. Namun seiring perkembangan waktu, pandangan ini memudar dan tak banyak pendukung. Dalam lingkup internasional tekanan untuk praktik-praktik CSR makin kuat. Phil Watts selaku Group Managing Director Royal Dutch/Shell Group menganjurkan bahwa CSR bukan semata komitmen atau kesukarelaan, tapi sudah menjadi kewajiban, beliau berpendapat bahwa, “CSR is not a cosmetic, it must be rooted in our values. It must make difference to the way we do our business”.
Lebih lanjut Pambudi mengemukakan bahwa ada 2(dua) fakta yang mendorong CSR sebagai kewajiban dalam lingkup internasional, yaitu :
1) Kekuatan korporasi yang kian digdaya mengalahkan kekuatan negara, David C. Korten, guru besar di Sekolah Bisnis Harvard melukiskan bahwa dunia bisnis selama setengah abad terakhir telah menjelma menjadi instistusi paling berkuasa di planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Setiap Keputusan yang dibuat haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut;
2) Planet Bumi tempat manusia berpijak kian tua dan usang. Daya dukungnya (carrying capacity) makin lemah bila terus dieksploitasi tanpa memperhatikan kelestariannya. Terlebih penduduk bumi terus bertambah luar biasa, dan dengan life expentancy yang terus meningkat. Tanpa perilaku korporasi yang etik dan beradab, bumi akan cepat menuju kehancuran.
Dalam lingkup nasional seiring dengan perkembangan tata pemerintahan di era refomasi ini, maka pandangan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan adalah merupakan suatu kewajiban. Menteri Sosial RI, Bachtiar Chamsyah dalam Pambudi (2005) menyatakan bahwa problem di masyarakat, terutama urusan sosial dan ekonomi sudah demikian berat sehinga tidak sanggup ditanggung sendiri oleh pemerintah, untuk itu kami mendorong mereka tentang kebersamaan. Departemen Sosial memunculkan program seat belt (tali pengaman) dunia usaha. Jika diibaratkan dalam berkendaraan, seat belt sering dianggap enteng namun ternyata sangat bermanfaat ketika terjadi kecelakaan atau benturan.
Demikian halnya bagi dunia usaha untuk selamat dari ancaman konflik dengan masyarakat, pandai-pandailah menjaga hubungan dengan lingkungan sosial. Pandai dalam memelihara kesetiakawanan sosial antara dunia usaha dengan lingkungan sosial. Pada akhirnya diharapkan dunia usaha tergerak melakukan program pemberdayaan demi citra diri (brand image) yang positif di mata masyarakat. Perkembangan selanjutnya Pemerintah dengan persetujuan DPR telah merespon pandangan dan pendapat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan adalah merupakan suatu kewajiban, dengan telah mensahkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas. Dalam pasal 74 mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dimana biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.
Kabupaten Natuna merupakan salah satu Daerah Penghasil Migas di Indonesia, dimana terdapat wilayah kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Konsorsium Natuna Barat atau lebih dikenal West Natuna Consorsium (WNC) adalah Kolaborasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mempunyai lisensi eksplorasi dan produksi minyak dan gas di wilayah Natuna Barat pada daerah lepas pantai Laut Kabupaten Natuna yaitu Conoco Phillips, Premier Oil dan Star Energy.
Ruang lingkup kerjasama KKKS dalam Konsorsium Natuna Barat :
1) Fasilitas Airport;
2) Operasi Base Camp;
3) Transportasi Udara (fixed wing dan helikopter);
4) Pemerintah Daerah;
5) Community Development.
Karakteristik Kabupaten Natuna sebagai wilayah kepulauan, dikelilingi Laut Cina Selatan yang ramai dilalui kapal-kapal baik domestik maupun asing dan terletak di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, sehingga mempunyai ciri khas tersendiri terutama dalam hal perkembangan wilayah dibandingkan dengan daratan. Benedict (1967) dalam Rijanta (2005) mengemukakan bahwa, “Salah satu faktor yang diduga kuat menentukan tingkat perkembangan suatu wilayah kepulauan adalah tingkat insularitas wilayah yang berbeda-beda antar bagian dalam wilayah kepulauan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat insularitas wilayah kepulauan, semakin rumit pula permasalahan yang dihadapinya dalam pembangunan sehingga sebagian besar wilayah dengan tingkat insularitas yang tinggi cenderung berkembang sebagai wilayah yang terbelakang.”
Lebih lanjut Biagini and Hoyle (1999) dalam Rijanta (2005) menyatakan bahwa insularitas secara morfologis adalah kondisi wilayah pulau yang dicirikan dengan ukuran yang kecil secara fisik dan jarak yang jauh dari wilayah kontinen. Insularitas morfologis ini berdampak terjadinya insularitas ekonomi dimana perkembangan wilayah hanya terjadi di sebagian kecil zona yang kadang-kadang dikenali sebagai pusat pertumbuhan pada wilayah yang semestinya terbelakang.
Agar karakteristik daerah kepulauan yang terinsuler dapat berkembang dan maju, maka diperlukan kebersamaan/kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan pengembangan masyarakat yang lebih dikenal dengan community development sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan migas yang beoperasi di wilayah Laut Natuna yang tergabung dalam Konsorsium Natuna Barat. Pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh perusahaan migas Konsorsium Natuna Barat telah mengalami berbagai perkembangan seiring dengan perubahan tatanan politik, pemerintahan dan demokrasi pada era reformasi ini.

To be continued............

Selasa, 26 Februari 2008

”INSULARITAS DAN KETERBELAKANGAN EKONOMI WILAYAH MENUJU MODEL KONSEPTUAL PERKEMBANGAN WILAYAH PULAU KECIL DI INDONESIA”

REVIEW ARTIKEL : ”INSULARITAS DAN KETERBELAKANGAN EKONOMI WILAYAH MENUJU MODEL KONSEPTUAL PERKEMBANGAN WILAYAH PULAU KECIL DI INDONESIA”
Penulis : R. Rijanta, Staf Pengajar Fakultas Geografi UGM, dimuat pada Majalah Geografi Indonesia Volume 19, No. 2, September 2005.
DIREVIEW : MUHTAR ACHMAD / MPKD 29 / DOSEN : Bapak Dr. Ir. Bondan, Hs, M.Sc.
================================================================
I. LATAR BELAKANG
Ketika Indonesia memasuki krisis ekonomi tahun 1997, pembicaraan tentang pembangunan wilayah kepulauan semakin gencar oleh para politisi, pengamat politik , akademisi, peneliti maupun para praktisi dunia usaha di bidang kelautan banyak harapan optimistik bahwa pendapatan dari eksploitasi sumberdaya kelautan secara besar-besaran diperkirakan akan dapat mengembalikan kondisi ekonomi seperti semula.
Padahal dalam konteks wilayah kepulauan, secara nasional kondisi potensi kelautan yang ada sebenarnya sangat beragam dari satu tempat ke tempat lain dengan tingkat eksploitasi yang berbeda-beda pula. Ada daerah yang masih mempunyai potensi untuk dikembangkan, tetapi ada juga daerah yang tidak tersedia lagi potensi untuk dikembangkan karena kerusakan lingkungan dan pemanfaatan yang tidak lestari.
Salah satu faktor yang diduga kuat menentukan tingkat perkembangan suatu wilayah kepulauan adalah tingkat insularitas wilayah yang berbeda-beda antar bagian dalam wilayah kepulauan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat insularitas wilayah kepulauan, semakin rumit pula permasalahan yang dihadapinya dalam pembangunan sehingga sebagian besar wilayah dengan tingkat insularitas yang tinggi cenderung berkembang sebagai wilayah yang terbelakang (Benedict, 1967).
Tujuan Penelitian ini sebagai berikut :
1. Memberikan gambaran awal yang utuh dari mulai kajian teoritik sampai keragaman pengalaman empirik mengenai hubungan antara insularitas dan tingkat perkembangan wilayah di Indonesia;
2. Menyusun sebuah model konseptual sebagai generalisasi hubungan antar komponen yang menentukan terjadinya keterbelakangan ekonomi wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia. erdasarkan pengalaman-pengalaman empirik tersebut.
Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah :
1. Penelaahan pustaka dan menggunakan data dari laporan-laporan penelitian di Provinsi Maluku, Kepulauan Natuna, dan Pulau Seram.
2. Sumber-sumber skunder yang tersedia di berbagai situs internet yang relevan, seperti Euroisles dan SIDSnet (Small Island Developing States Net).

II. ISI
Beberapa pendapat tentang definisi pulau :
1. R. Rijanta menyatakan bahwa pulau sebagai suatu daratan yang sepenuhnya dikelilingi oleh tubuh air dengan ukuran yang lebih kecil dari wilayah kontinen;
2. Euroisles (2003) menyatakan bahwa sebuah pulau juga dihuni setidaknya oleh 50 orang, tidak dihubungkan ke wilayah kontinen dengan prasarana permanen seperti terowongan atau jembatan, berjarak setidaknya 1 kilometer dari wilayah kontinen dan tidak memiliki kota yang besar;
3. PBB menyatakan bahwa pulau adalah wiayah yang terbentuk secara alamiah dan dikelilingi oleh tubuh air dan permukaannya lebih tinggi daripada pasang tertinggi.
Sedangkan Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2002 mendefinisikan pulau kecil sebagai pulau-pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km², dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 orang, dan secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland), memiliki batas fisik yang jelas, dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insuler. Biasanya pulau kecil mempunyai sejumlah besar jenis endemik dengan keanekaragaman ynag tipikal dan bernilai tinggi, daerah tangkapan air (catchment area relatif kecil, sehingga besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut. Sementara dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya. Pulau-pulau kecil atau gugusan pulau adalah kumpulan pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial dan budaya, baik secara individual maupun secara sinergis, sehingga dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumber daya pesisirnya.
Sedangkan insularitas secara morfologis adalah kondisi wilayah pulau yang dicirikan dengan ukuran yang kecil secara fisik dan jarak yang jauh dari wilayah kontinen (Biagini and Hoyle, 1999). Insularitas morfologis ini berdampak terjadinya insularitas ekonomi dimana perkembangan wilayah hanya terjadi disebagian kecil zona yang kadang-kadang dikenali sebagai pusat pertumbuhan pada wilayah yang semestinya terbelakang.
Pada tingkat global wilayah kepulauan dengan insularitasnya yang tinggi telah mengalami perubahan peran mendasar dari waktu ke waktu. Di antara wilayah kepulauan dunia memainkan peran sebagai titik transit dan pemasok perbekalan bagi kapal-kapal yang singgah, bahkan berkembang sebagai pusat dunia seperti Inggris Raya dengan semboyannya : WHO RULES THE WAVES, RULES THE WORLD (Biagini and Hoyle, 1999).
Adapun faktor-faktor yang berpotensi menjadi penghambat/kendala pembangunan wilayah pulau-pulau kecil, yaitu :
1. Skala Ekonomi yang Kecil
Skala usaha ekonomi yang kecil menyebabkan sulitnya mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada kebutuhan sub sistem;
2. Isolasi Fisik dan Sosial
Jauhnya jarak antar wilayah pulau-pulau kecil dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi juga menambah permasalahan pengembangan wilayah;
3. Migrasi Keluar dan Dinamika Kependudukan
Migrasi keluar yang tinngi merupakn tradisi yang berlangsung lama dan sangat tipikal terjadi di wilayah kepulauan kecil (born to migrate). Dan menyebabkan dinamika perkembangan jumlah dan kelompok penduduk cenderung lambat;
4. Terbatasnya Peluang Diversifikasi
Produksi cenderung homogen dan antar wilayah kepulauan tidak terdapat keragaman struktur produksi yang memadai, sehingga cendrung memperkecil peluang terjadinya pertukaran antarwilayah yang sekaligus membatasi peluang perkembangan yang berbasis kekuatan sendiri;
5. Terbatasnya Ketersediaan Air Tawar untuk Kegiatan-kegiatan Ekonomi Skala Besar :
Ukuran daratan yang kecil, hampir secara otomatis daerah aliran sungai sebagai wilayah tangkapan hujan yang ada hanya berukuran kecil saja, serta kondisi struktur dan sifat-sifat fisik geologis wilayah kepulauan tidak dapat menahan air dalam jangka waktu lama;
6. Kuatnya pengaruh musim pada kegiatan ekonomi dan kerentanan terhadap bencana;
Kondisi iklim yang tidak bersahabat turut mengkondisikan terjadinya kemiskinan, isolasi fisik dan sosial, ketidakberdayaan dan keterbelakangan. Keterbukaan wilayah di laut memiliki kerentanan terhadap bencana yang tinggi.
7. Konflik antara kebutuhan pelayanan dan jumlah penduduk ambang (treshold) : Secara konvensional kebutuhan sarana dan prasarana wilayah diberikan oleh pemeritah dengan dasar perhitungan jumlah penduduk.

Adapun model konseptual keterbelakangan wilayah pulau kecil sebagai berikut :
FAKTOR KEBIJAKAN PUBLIK :
RENDAHNYA POLITICAL WILL
INSENSITIVITAS PD MASALAH
SENTRALISASI PEMBANGUNAN

FAKTOR FISIK ALAMIAH
LOKASI YANG REMOTE DAN PERIFERI
RENTAN TERHADAP BENCANA ALAM
KECILNYA UKURAN WILAYAH
KONFIGURASI FISIK TERCERAI-BERAI
BASIS SDA YANG HOMOGEN
CATCHMENT AREA YANG KECIL
SEDIAAN AIR TANAH YANG TERBATAS
RESIKO KERUSAKAN YANG TINGGI

WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERKUNCI
DALAM KETERBELAKANGAN

FAKTOR SOSIAL, POLITIK, DEMOGRAFI
JUMLAH PENDUDUK YANG KECIL
MIGRASI KELUAR YANG TINGGI
DISTRIBUSI KERUANGAN YANG TERSERAK
KERAGAMAN ETNIK YANG TINGGI
KUALITAS HIDUP & SDM YANG RENDAH
TINGGINYA ETHNIC PREJUDICE
TINGGINYA SEMANGAT TRIBALISM
POTENSI KONFLIK ANTAR SUKU YANG TINGGI
ALINEASI DAN SEPARATISME
KETIDAKPASTIAN STATUS PERTANAHAN

EKONOMI KERUANGAN
POTENSI AGGLOMERASI PENDUDUK KECIL
PASAR SETEMPAT KECIL
TRASEHOLD PELAYANAN TIDAK TERCAPAI
PELUANG DIVERSIFIKASI EKONOMI KECIL
DISEKONOMI SKALA
INTERAKSI INTRAREGIONAL TERBATAS
PASAR EKSTERNAL TIDAK TERJANGKAU


EFEK LANGSUNG PADA KONDISI WILAYAH
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TERABAIKANPEMANFATAAN INFRASTRUKTUR RENDAH
RESIKO KEGAGALAN INVESTASI TINGGI
TIDAK KOMPETITIF DALAMA PERSAINGAN




















Beratnya tantangan kondisi fisik alamiah dan dihadapkan pada faktor kebijakan yang kurang kondusif (rendahnya kemauan politik, innsensitivitas dan sentralisasi pembuatan keputusan). Adanya dilema jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan, menyebabkan paradoks di beberapa bagian pulau kecil karena infrastruktur yang sudah ada justru terkesan tidak dapat dimanfaatkan secara optimum (under utilized) baik akibat rendahnya jumlah penduduk pengguna maupun rendahnya tingkat produksi yang perlu dilayani oleh infrastruktur yang bersangkutan. Apabila dipaksakan untuk dibangun infrastruktur di wilayah pulau-pulau kecil yang tidak memiliki ambang jumlah penduduk yang cukup, maka inefisiensi akan terlihat dalam bentuk rendahnya tingkat pemanfaatan infrastruktur tersebut. Disisi lain faktor fisik wilayah memiliki konsekuensi langsung pada dua hal :
(1) Struktur sosial, politik dan demografi yang tipikal dimiliki oleh wilayah pulau-pulau kecil cenderung tidak kondusif untuk berjalannya upaya-upaya pengembangan wilayah. Keragaman etnik yang tinggi, migrasi keluar yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tingginya ethnic prejudice, serta ketidakpastian status pertanahan;
(2) Ekonomi-keruangan wilayah pulau kecil secara signifikan membuat wilayah semacam ini tidak menarik investor. Kelangkaan infrastruktur dan terbatasnya pasar setempat biasanya merupakan faktor penghambat lansung yang dihadapi investor. Interaksi antarwilayah yang kecil, peluang diversifikasi produksi yang kecil, skala usaha dan aglomerasi penduduk yang kecil mengakibatkan kesulitan yang sangat signifikan untuk dan berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi secara organik, tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan.
Kedua hal tersebut diatas bermuara pada keterbelakangan wilayah bersama-sama dengan rendahnya kemauan politik pemerintah.

III. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
1. Wilayah pulau-pulau kecil mengalami keterbelakangan ekonomi karena takdir kondisi fisik wilayah yang memungkinkan tidak bekerjanya elemen-elemen sosial, politik dan demografi serta keruangan secara sinergis dalam pembangunan. Bahkan setiap elemen cenderung bekerja saling berlawanan terhadap elemen lainnya, sehingga dalam upaya pengembangan wilayah pulau-pulau kecil banyak sekali dilema dan paradoks yang tidak mudah dicari komprominya;
2. Dilema dan antara tuntutan pembangunan ekonomi yang harus tumbuh pesat untuk mengejar ketertinggalan dan integritas ekologi pada lingkungan alam yang rapuh, dilema antara tuntutan pemasaran yang cepat untuk komoditas-komoditas pertanian dan perikanan yang diproduksi dengan usaha kecil dan inefisiensi transportasi pemasaran ke pusat pasar yang berjarak jauh, dilema antara jumlah penduduk yang kecil, jarak jangkau pelayanan dan tuntutan kebutuhan pelayanan sosial, dilema antara keterbukaan ekonomi wilayah dan posisi tawar menawar yang rendah merupakan beberapa contoh kesulitan besar yang dihadapi wilayah pulau-pulau kecil. Dilema-dilema tersebut semuanya berpangkal pada kondisi wilayah yang secara fisik tidak dapat menjamin berlansungnya kegiatan ekonomi secara efisien melalui mobilisasi berbagai faktor produksi secara sistematik, baik pada tingkat wilayah maupun rumahtangga. Dan tanpa disadari telah berlaku kaidah zero sum game yaitu semakin kuat upaya optimasi di satu bidang, semakin besar pulau pengorbanan yang harus dilakukan pada bidang lain;
3. Faktor fisik wilayah merupakan kendala terbesar yang kemudian menurunkan berbagai masalah pembangunan di wilayah-willayah pulau-pulau kecil. Model diatas juga berusaha menunjukkan keterkaitan antar elemem tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan terjadinya keterbelakangan ekonomi wilayah pulau kecil. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan wilayah pulau-pulau kecil hendaknya menempatkan keberlanjutan kehidupan wilayah dan integritas ekologis sebagai tujuan terpenting;
4. Orientasi pembangunan sosial perlu memperoleh prioritas yang tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya agar mampu berkembang sebagai masyarakat yang mandiri dalam lingkungan wiayah pulau-pulau kecil. Dengan demikian sektor-sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi perlu memperoleh perhatian khusus. Sementara itu orientasi pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan wilayah pulau-pulau kecil tampaknya harus ditempatkan pada prioritas yang rendah.

”BANKER FOR THE POOR”/Direview Oleh : MUHTAR ACHMAD / MPKD 29/DOSEN : BAPAK PROF. DR. YT. KEBAN, MURP

I. Pendahuluan
Muhammad Yunus tumbuh dan besar di Boxirhat Road Kota Pelabuhan Chittagong yang berasal dari keluarga muslim yang taat. Ayahnya adalah figur yang lemah lembut dan sehari-hari berjualan perhiasan emas, sedangkan ibunya adalah figure seorang wanita yang tegas dan kuat serta orang yang teguh disiplin dalam keluarga. Ibu seorang yang mempunyai jiwa sosial dan suka memperhatikan orang yang kurang beruntung/miskin. Dengan sepenuh hati dia menyelipkan uang ongkos pulang pada sanak keluarga yang datang jauh dari desa. Sifat ibunyalah yang berpengaruh yang paling kuat pada diri nya. Keinginanku semakin untuk mempelajari ekonomi dan menolong orang-orang kurang beruntung dengan melakukan suatu perubahan sosial.
Muhamad Yunus sejak kecil bercita-cita menjadi guru karena dia yakin hanya dengan melalui pendidikanlah seseorang, masyarakat atau bangsa dapat meraih kemajuan atau peningkatan taraf hidupnya. Bahkan dia terus menumbuhkan semangat belajar kepada seluruh keluarganya. Hal ini dilakukannya selepas tamat dari akademi, pada umur 21 tahun, ia ditawarkan menjadi Dosen Ekonomi di Perguruan Tinggi di Chittagong dari tahun 1961 sampai 1965. Sebuah perguruan, yang didirikan oleh Inggris di tahun 1836, dan merupakan salah satu akademi yang sangat terhormat di sub benua.
Meskipun Mohamad Yunus menjadi dosen, tetapi beliau tetap mandiri dengan mendirikan usaha keluarga karena rata-rata perekonomian di daerahnya tidak sebagus dan tidak memiliki fasilitas seperti yang ada di Pakistan. Unit usaha yang dibentuknya adalah memproduksi kotak atau bahan bungkus (pengepakan) untuk tanaman. Usahanya ini dia buat dengan modal bantuan kredit bank pengusaha yang mana dapat mempekerjakan 100 orang pekerja. Dari waktu ke waktu usahanya ini berhasil dan mendapatkan keuntungan setiap tahunnya. Meskipun pada waktu itu syarat-syarat jaminan bank sangat memberatkan bagi para nasabah yang berakibat pada pengembalian angsuran modal secara cepat. Meskipun dia sukses dengan perusahaanya, keinginannya untuk mengajar dan mengembangkan dirinya tetap ada, maka ketika ditawarkan beasiswa Fulbright di tahun 1965, dia mengambil kesempatan tersebut dan memperoleh Gelar Ph.D. di Amerika Serikat.

II. Pembahasan
Hal-hal yang berpengaruh dan melatarbelangkin Muhammad Yunus membuka Lembaga Pinjaman Mikro dengan istilah Grameen untuk kaum miskin :
Keinginan yang kuat untuk menolong orang yang kurang beruntung dan melakukan suatu perubahan sosial, seperti figur ibu kandungnya;
Semangat belajar dengan meningkatkan pendidikan, dimana keyakinannya bahwa dengan pendidikan, masyarakat atau bangsa dapat meraih kemajuan atau peningkatan taraf hidupnya;
Bakat dan naluri bisnisnya yang diperoleh dari sang ayah dan ketekunannya untuk mempraktekkannya dengan membuka usaha pengepakan / bungkus tanaman yang cukup berhasil;
Pengalamannya dengan saluran irigasi pipa Jobra tahun 1975 meyakinkannya mengalihkan fokus pada orang-orang miskin yang tidak memiliki lahan. Dimana kemanapun program pengentasan kemiskinan memperhitungkan bukan si miskin untuk menjadi penumpang bersama, miskin akan segera tersalurkan ke luar dari program oleh orang-orang yang memiliki keadaan lebih baik. Dalam dunia pembangunan, jika satu mencampurkan miskin dan bukan miskin kedalam satu program, maka yang bukan miskin akan selalu mengusir si miskin, dan semakin sedikit si miskin akan mengusir banyak yang miskin, kecuali jika ukuran-ukuran perlindungan diadakan pada permulaannya. Dalam beberapa kasus, yang bukan miskin menuai keuntungan-keuntungan dari suatu program, tetapi yang menikmati adalah orang-orang yang mengatasnamakan si miskin.
Pada1976, beliau menyaksikan praktek lintah darat dan sistem ijon pada rumah tangga miskin di Desa Jobra dan praktek ijon tersebut yang makin membuat masyarakat terjerat dalam lingkaran kemiskinan Di Banglades, peminjaman itu adalah kadang-kadang dibuat untuk tujuan-tujuan sementara dan spesifik misalnya untuk mendapat jodoh anaknya seorang putri, untuk menyuap satu pejabat. untuk memperoleh kemenangan pada suatu kasus pengadilan
Pengalamannya dengan susah payah memperjuangkan kredit mikro dari Janata Bank bagi usaha kecil masyarakat miskin seperti anyaman bambu. Bulan Desember 1976, Bank Janata mengabulkan pinjaman dengan jamin dari Muhammad Yunus;
Perjalanan Prof. Muhammad Yunus ke kampung halaman dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri pada tahun 1977 di Chittagong. Disana ia mendapat ide untuk mengembangkan masyarakat miskin yang terinsprirasi dari kewajiban berzakat bagi kaum muslim untuk membantu yang lemah.
Dari 7(tujuh) hal diatas inilah, yang membuatnya berjuang keras menciptakan lembaga semacam bank untuk memberikan kredit mikro kepada masyarakat kurang beruntung/miskin dalam mengembangkan usaha kecil kaum miskin ini. Akhirnya dia mendirikan sebuah Bank Pertanian yang dinamakan Grameen. Grameen berasal dari kata gram atau kampung, bentuk adjektifnya grameen yang berarti pedesaan atau perkampungan.
Grameen dalam menyalurkan pinjaman merekrut generasi muda, pekerja keras dan berdedikasi. Selain itu juga mereka melibatkan tokoh kampong, pemimpin agama, guru,dan pejabat pemerintah dalam menerangkan detail prosedur Grameen.
Grameen juga melakukan pelatihan pada masyarakat miskin penerima dana dalam rangka memerangi kemiskinan. Grameen terdiri dari manajer dengan pendidikan S2 dan telah berhasil membangun Grameen selama 6 bulan. Para pekerja itu umunya berada diluar Dhaka. Mereka mempunyai kualitas yang tinggi dalam bekerja karena melalui seleksi yang menyangkut keamanan, respektabilitas, kepercayaan diri dan kesempatan. Setiap pegawai guru bagi setiap nasabah untuk membangun potensinya.
Kerja keras staf Grameen yang tidak hanya duduk dikantor menunggu nasabah, bahkan bekerja sampai dengan tengah malam tiap hari dan door to door membuahkan hasil yang optimal. Sehingga selama 5 tahun bereksperimen Grameen dalam laporan tahunannya menyatakan telah membina ratusan pinjaman mikro telah disalurkan dengan bisnis baru mulai dari penjual nasi, pembuat es krim, penjual buah, reparasi radio, proses minyak dan buah.
Dengan bantuan dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) pada tahun 1981 sebesar 3,4 juta , Grameen meluncurkan program ekspansi mencapai 5 distrik; Dhaka di pusat kota, Chittagong di selatan, Rangpur di Utara, Patuakhali di Selatan, dan Tangail di Utara.
Pada perkembangannya Grameen berhasil dapat diterapkan dimanapun selama masih ada kemiskinan, termasuk di negara-negara kaya. Orang-orang miskin di seluruh dunia pantas mendapatkan kredit, ketertarikan awal terhadap Grameen dari orang-orang dan organisasi-organisasi di Amerika mendorong Yunus untuk percaya bahwa mereka mungkin mencoba untuk meniru program tersebut untuk kepentingan orang-orang miskin, para tunawisma dan para pengangguran di Amerika Serikat. Selain Amerika juga diterapkan di Malaysi, Philipina dan Eropa.

III. Kesimpulan
Keberhasilan cara kerja Muhammad Yunus dalam berjuang mendirikan dan mengelola Bank Grameen adalah bukti nyata bahwa Muhammad Yunus telah berhasil menerapkan Capacity Building. Sehingga dapat sektor riil/usaha kecil masyarakat ekonomi lemah dapat didorong berkembang dengan bantuan pinjaman modal yang dikelola dengan sepenuh hati dan tidak hanya meminjamkan modal tetapi juga mengajarkan pelatihan pada masyarakat miskin penerima dana dalam rangka memerangi kemiskinan.
Secara teori dalam buku Capcity Building an Approach to People Centered Development (Chapter 2), D. Eade menyatakan bahwa ada tiga hal yang setidak-tidaknya memberikan kontribusi pada konsep capacity building, yaitu:
· Pengalaman pribadi dalam belajar dan ilmu pengetahuan adalah merupakan hal yang sangat penting;
· Kesadaran, pengetahuan, harga diri dan kapasitas berpolitik adalah aspek yang paling menguatkan satu sama lain;
· Orang miskin dan tertindas mempunyai hak dan kapasitas untuk menentang penguasa dalam rangka menciptakan komunitas yang tidak lagi dijadikan sasaran eksploitasi dan penganiayaan;
Ketujuh hal yang mendorong Muhammad Yunus berhasil mendirikan dan mengelola Bank Grameen sebagaimana pembahasan diatas, merupakan suatu kontribusi dalam penerapan capacity building di Grameen Bank..
Metode semacam ini sebenarnya telah dikembangkan oleh Founding Fathers kita Bapak Muhammad Hatta yang dikenal dengan koperasi. Tetapi dalam perkembangannya koperasi dikalahkan oleh sistem kapitalis yang diadopsi oleh perbankan di Indonesia. Sehingga banyak koperasi yang jatuh bangun akibat bergeser paradigma dari koperasi menjadi “ku – perasi”.
Penerapan pendirian dan pengelolaan Capacity Building Bank Grameen di Indonesia belum dapat diterapkan sebagama mestinya serta membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Hal ini disebabkan beberapa factor berikut :
1. Masih kuatnya pengaruh historis atau pengaruh masa lalu pada era Orde Baru, dimana karakteristik negara kita yang sangat khas serta tradisi birokrat di Indonesia. Sebagaimana menurut Prof. Keban (2004; 170-171) dalam buku Enam dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Diungkapkan bahwa pemaksaan untuk menerapkan teori administrasi publik dan pemaksaan strategi pembangunan di negara sedang berkembang harus diakui telah menimbulkan masalah di masa lalu, sementara penerapan capacity building dan good governance sering memunculkan keragu-raguan akan keberhasilan. Hal ini sering dipertanyakan karena Indonesia memiliki karakteristik lingkungan yang sangat khas, tidak mudah menerima dan mempraktekkan hal-hal baru. Cara pandang, pola pikir, orientasi nilai, dan tradisi serta kebiasaan hidup birokrat dan masyarakat masih menjadi faktor penghambat yang signifikan;
2. Patalogi birokrasi yang menyelimuti penyelenggaraan pemerintahan;
3. Luasnya wilayah NKRI yan terdiri dari daerah daratan dan daerah kepulauan yang tersebar serta suku dan adapt istiadat yang beraneka ragam;
4. Masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dalam banyak hal masih bersifat pasif dan sangat tergantung kepada pemerintah, sulit mendefenisikan kebutuhan serta mengespresikan masalahnya.
Mengingat Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang khas, maka setiap program-program yang akan dilaksanakan membutuhkan tahap sosialisasi sebelum dilaksanakan bahkan sebaiknya program semacam Bank Grameen dapat dimodifikasi dan disinergikan dengan Program Pemerintah yang telah ada seperti PPK (Program Pengembangan Kecamatan), Program Pembangunan Masyrakat Pesisir dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan program tersebut dengan kondisi dan situasi di lapangan. Sehingga dapat dapat berjalan dan memberikan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara nyata.




yang menerapkan se, masalah utama bukan pinjaman modal tetapi yang lebih penting bagaimana menanamkan kesadaran mental dan memberdayakan potensi masyarakat untuk menggunakan pinjaman tersebut secara efektif dan efisien dalam mengembangkan usahanya menjadi maju dan menimbulkan multiplier effect di sekitarnya.

”Analisis Potensi Keuangan Daerah : Kajian Penambangan Pasir Laut di Provinsi Kepulauan Riau”by muhtar achmad/Dosen : Ir. Leksono Subanu MURP, Ph.D

I. Latar Belakang
Subagyo (2007) mengemukakan bahwa terdapat 3(tiga) yang harus diperhatikan dalam analisis potensi keuangan daerah, yaitu :
1. Adanya peluang (opportunities) dan ancaman (threats), yakni :
a. Tuntutan pelestarian lingkungan;
b. Harga minyak yang tidak stabil;
c. Menurunnya kemampuan keuangan daerah;
d. Perlu pembangunan infrastruktur dan investasi lain.
2. Globalisasi, meliputi :
a. Persaingan sangat tajam antar negara, perusahaan tanpa batas, wilayah dan waktu;
b. Menciptakan menyatunya pandangan masyarakat;
c. Menciptakan Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif;
d. Peka terhadap perubahan-perubahan yag terjadi.
3. Otonomi daerah, memberikan pengaruh pada :
a. Peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, pemerataan hasil pemangunan;
b. Perbaikan alokasi faktor-faktor produksi, karena efisiensi teknis dalam pengambilan keputusan, efisiensi ekonomis.
Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak potensi keuangan daerah yang telah memberikan kontribusi pada penerimaan keuangan negara (APBN) maupun keuangan daerah (APBD) , diantaranya :
1. Minyak dan gas bumi yang dikelola oleh tiga perusahaan migas yaitu Conoco Phillips, Premier Oil, dan Star Energy di wilayah Kabupaten Natuna;
2. Pariwisata terpadu yang dikelola melalui kerjasama Indonesia – Singapura di Lagoi Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Industri dan Jasa serta Pariwisata di Kota Batam dan Kabupaten dalam Provinsi Kepulauan Riau;
4. Ekspor Pasir Laut ke Singapura.
Dari keempat sumber penerimaan keuangan daerah tersebut diatas, melalui analisis potensi keuangan daerah tersebut diatas, kita dapat melihat dan merasakan bahwa ekspor pasir laut merupakan potensi keuangan daerah yang tidak berwawasan lingkungan. Realitas di lapangan menunjukkan sejak penambangan pasir laut dilakukan pada tahun 1978, masyarakat mulai sadar ketika terdapat pulau-pulau yang tenggelam akibat penambangan pasir laut. Sedangkan di Singapura berdiri bangunan-bangunan megah hasil dari reklamasi pantai yang ditimbun dengan pasir laut tersebut.
Menurut Siregar (2004) mengemukakan bahwa luas Singapura pada tahun 1974 hanya sekitar 527 km persegi namun pada tahun 1998 telah meningkat tajam 674 km persegi. Bahkan diperkirakan pada tahun 2010 ditargetkan luas wilayah negara Singapura menjadi 834 km persegi, dari hasil reklamasi pantai yang diimpor dari Provinsi Kepulauan Riau.

II. Pembahasan
Penambangan pasir laut untuk komoditas ekspor ke Singapura, telah menimbulkan 2(dua) hal yang dilematis, sebagai berikut :
1. Disatu sisi, ekspor pasir laut telah meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka membiayai peyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Di sisi lain, ekspor pasir laut tidak hanya mengancam tetapi telah merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, diantaranya :
Ø Abrasi pantai, terganggunya ekosistem laut dan hancurnya biota laut;
Ø Dasar tanah di kawasan sekitar penambangan tidak stabil;
Ø Telah mengakibatkan beberapa pulau kecil tenggelam.
Penambangan pasir laut bila ditunjau dari segi kesejahteraan masyarakat, maka akan tampak bahwa tanpa disadari telah terjadi pemindahan kesejahteraan dari negara pengekspor pasir laut ke negara pengimpor pasir laut. Siregar (2004) dalam Manajemen Aset, mengemukakan bahwa perrpindahan kesejahteraan tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut :
Singapura : Importir Pasir Laut Indonesia : Pengekspor Pasir Laut
Terjadi Peningkatan Kesejahteraan Terjadi Penurunan Kesejahteraan






Singapura mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat karena lahan yang dibentuk dari pasir laut tersebut menghasilkan income, yakni sebesar ab. Sedangkan Indonesia mengalami penurunan kesejahteraan masyarakat karena penambangan pasir laut menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki lagi, yakni sebesar cd. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Singapura harus dikurangi sebesar aa1, yaitu sama besarnya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia sebesar cd. Tentu saja peningkatan dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak linear seperti tampilan diatas, namun bersifat non-linear. Tampilan diatas hanyalah untuk memudahkan pengertian bahwa seberapa besar penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat akibat hilangnya lahan pada negara pengekspor pasir laut dan meningkatnya tingkat kesejahteraan pengimpor pasir laut dengan pemanfaatan ruang hasil dari reklamasi pantai yang ditimbun dengan pasir laut impor tadi.
Jika dilihat dari analisis potensi keuangan daerah, maka potensi keuangan daerah yang diterima dibandingkan dengan biaya yang keluar akibat dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penambangan pasir laut banyak menimbulkan efek negatifnya yaitu kerusakan lingkungan hidup.
Untuk itu dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi maka sudah saatnya dalam mengoptimalkan potensi penerimaan keuangan daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup dengan mulai menerapkan PDRB Hijau sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden. No. 7 tahun 2005 tentang RPJM 2004-2009. Dalam peraturan tersebut menetapkan PDRB Hijau sebagai kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Untuk itu maka setiap potensi keuangan daerah harus memperhatikan dampak kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan, dimana harus memperhitungkan seberapa biaya yang harus dibayar akibat kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan sebagaimana yang dimaksud dengan PDRB Hijau. PBRD Hijau merupakan hasil nyata implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu konsep dimana memanfaatkan ekosistem secara alamiah dengan meminimalkan kerusakan lingkungan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di masa kini dan masa mendatang.

III. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, dapat dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :
1. Penambangan pasir laut telah banyak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup daripada manfaat potensi penerimaan keuangan daerah;
2. Dalam rangka implementasi konsep pembangunan berkelanjutan maka penerapan PDRB Hijau merupakan satu hal yang harus mendapat perhatian dan komitmen pemerintah demi menyelamatkan lingkungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.

”Manajemen Pembangunan dalam Mengatasi Tantangan Insularitas Wilayah Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Natuna”







O L E H : MUHTAR ACHMAD / DOSEN : Bapak Ir. Leksono Subanu MURP, Ph.D
=============================================================
I. Latar Belakang
Benedict (1967) dalam Rijanta (2005) pada mengemukakan :
”Salah satu faktor yang diduga kuat menentukan tingkat perkembangan suatu wilayah kepulauan adalah tingkat insularitas wilayah yang berbeda-beda antar bagian dalam wilayah kepulauan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat insularitas wilayah kepulauan, semakin rumit pula permasalahan yang dihadapinya dalam pembangunan sehingga sebagian besar wilayah dengan tingkat insularitas yang tinggi cenderung berkembang sebagai wilayah yang terbelakang.”

Lebih lanjut Biagini and Hoyle (1999) menyatakan bahwa insularitas secara morfologis adalah kondisi wilayah pulau yang dicirikan dengan ukuran yang kecil secara fisik dan jarak yang jauh dari wilayah kontinen. Insularitas morfologis ini berdampak terjadinya insularitas ekonomi dimana perkembangan wilayah hanya terjadi disebagian kecil zona yang kadang-kadang dikenali sebagai pusat pertumbuhan pada wilayah yang semestinya terbelakang.
Wilayah Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan, dikelilingi Laut Cina Selatan yang ramai dilalui kapal-kapal asing dan terletak di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, sehingga mempunyai ciri khas tersendiri terutama dalam hal manajemen pembangunan wilayah dibandingkan dengan wilayah daratan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta disamping berikut :
Kabupaten Natuna
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 dalam wilayah Kabupaten Natuna terdapat di 12(duabelas) pulau-pulau terluar dari NKRI yang berbatasan dengan negara lain, sebagai berikut:
No
Nama Pulau
Kecamatan
Koordinat
1
Kepala
Serasan
02° 38′ 43″ U – 109° 10′ 04″ T
2
Subi Kecil/Karang Duyung
Subi
03° 01′ 51″ U – 108° 54′ 52″ T
3
Sekatung
Pulau Laut
04° 47′ 38″ U – 108° 00′ 39″ T
4
Sebetul
Pulau Laut
04° 42′ 25″ U – 107° 54′ 20″ T
5
Semium
Pulau Laut
04 ◦31′ 09″ U – 107° 43′ 17″ T
6
Tokongboro
Bunguran Utara
04° 04′ 01″ U – 107° 26 09″ T
7
Senua
Bunguran Timur
04◦ 00′ 48″ U – 108° 25′ 04″ T
8
Tokongberlayar
Palmatak
03° 27′ 04″ U – 106° 16′ 08″ T
9
Tokongnenas
Siantan
03° 19′ 52″ U – 105° 57′ 04″ T
10
Tokongmalang Biru
Jemaja
02° 18′ 00 ″U – 105° 35′ 47″ T
11
Damar
Jemaja
02° 44′ 29″ U – 105° 22′ 46″ T
12
Mangkai
Jemaja
03° 05′32″ U – 105° 35′ 00″ T

Pulau terluar adalah pulau-pulau yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional, yang membatasi suatu wilayah dengan negara tetangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa letak Kabupaten Natuna memiliki peran yang sangat strategis sebagai daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai daerah perbatasan dengan negara lain maka manajemen pembangunan berkaitan erat dengan konsep pengelolaan daerah perbatasan. Untuk itu diperlukan manajemen pembangunan yang dapat mengatasi tantangan insularitas wilayah pulau-pulau kecil di Kabupaten Natuna sebagai daerah perbatasan dan beranda terdepan NKRI di Laut China Selatan.

II. Pembahasan
Pengelolaan daerah perbatasan merupakan titik temu dari 3(tiga) tiga peran besar yang harus bersinergi yaitu :
1. Politik pemerintah RI untuk menjaga keutuhan NKRI;
2. Pelaksanaan otonomi daerah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan masyarakat di daerah-daerah;
3. Politik luar negeri yang bebas aktif untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kabupaten Natuna merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga sehingga permasalahan- permasalahan yang dihadapi ialah:
· Letaknya yang jauh dari ibu kota provinsi dan terisolir.
· Sarana- prasarana yang tersedia terbatas.
· Kondisi geografis yang terdiri atas kelompok pulau-pulau yang berjauhan.
· Jumlah penduduk masih sedikit, berpotensi rawan konflik dan pencurian.
· Rencana Umum Tata Ruang Daerah, belum ada yang dianggap memadai sesuai dengan kondisi pulau-pulau.
Dari permasalahan diatas, maka manajemen pembangunan harus dapat mengakomodasi kebijakan pengelolaan daerah perbatasan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tempatan dalam mengatasi tantangan insularitas wilayah pulau-pulau kecil. Agar kebijakan penanganan perbatasan negara dapat selaras dan diakomadasi dalam pembangunan maka perlu reorientasi pendekatan yang digunakan dalam penanganan daerah perbatasan dari pendekatan keamanan (security paradigm) menjadi pendekatan kesejahteraan (prosperity paradigm) melalui konsep manajemen pembangunan.
Leksono (2007) mendefinisikan manajemen pembangunan adalah sebuah proses interaksi publik yang terkendali dan teratur antara stakeholder pembangunan untuk menentukan (planning), melaksanakan (implementing/organizing), mengendalikan (controlling), dan mengevaluasi (evaluating) arah, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk membawa masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan bagi semua. Manajemen pembangunan merupakan upaya untuk merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan mewujudkan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
Sebelum kita melangkah merencanakan apa yang yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan mewujudkan apa yang yang direncakanakan menjadi suatu kenyataan, maka kita harus menemu-kenali faktor yang berpotensi menjadi penghambat/kendala manajemen pembangunan pada wilayah pulau-pulau kecil di Kabupaten Natuna, yaitu :
1. Skala ekonomi yang kecil, dapat dilihat pada gambar berikut :

Cengkeh, gamat/teripang dan ikan asin merupakan skala usaha ekonomi yang kecil menyebabkan sulitnya mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, karena akses perdagangan dan sarana perhubungan yang terbatas;
2. Isolasi fisik dan sosial dapat dilihat pada Pulau Jemaja & Tokong Atap berikut:
Jauhnya jarak antar wilayah pulau-pulau kecil dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi juga menambah permasalahan pengembangan wilayah;
3. Migrasi keluar dan dinamika Kependudukan

NO.
NAMA DESA/KELURAHAN
PENDUDUK
LK-LK
PR
JLH
1.
DESA ULU MARAS
462
453
915
2.
DESA MAMPOK
540
484
1.024
3.
DESA REWAK
395
397
792
4.
DESA KUALA MARAS
307
300
607
5.
DESA KERAMUT
222
211
433
6.
DESA IMPOL
304
272
576
7.
DESA BUKIT PADI
183
145
328
8.
KELURAHAN LETUNG
1.416
1.378
2.794
JUMLAH
3.829
3.640
7.469
Data diatas merupakan jumlah penduduk di salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Natuna yaitu Kecamatan Jemaja yang mempunyai luas 226 km2. Dinamika perkembangan penduduk cenderung lambat, karena berlangsungnya tradisi migrasi keluar yang sangat tipikal terjadi di wilayah kepulauan kecil (born to migrate);
4. Terbatasnya peluang diversifikasi, pada tanaman karet dan cengkeh berikut :

Produksi cenderung homogen dan antar wilayah kepulauan tidak terdapat keragaman struktur produksi yang memadai, sehingga cendrung memperkecil peluang terjadinya pertukaran antarwilayah yang sekaligus membatasi peluang perkembangan yang berbasis kekuatan sendiri;
5. Terbatasnya ketersediaan air tawar untuk kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar dimana dapat dilihat pengelolaan air minum oleh PDAM, LKMD atau pribadi sebagaimana pada data direktori PAM sebagai berikut :
Direktori Perusahaan Air mInum tahun 2004
Nama PAM
Lokasi PAM
Tenaga Kerja
Jumlah Pelanggan
Jumlah Produksi
Jumlah Terdistribusi
1
2
3
4
5
6
1. PAM LKMD Serasan
Serasan
2
134
112.320
108.700
2. PAM Muhsen Saleh
Serasan
1
24
19.900
10.450
3. PAM LKMD Letung
Letung
7
202
12.862
12.862
4. PDAM Terempa
Siantan
5
356
38.804
38.804
5. PDAM Bunguran Timur
Ranai
17
1.623
683.000
514.000

6. Kuatnya pengaruh musim pada kegiatan ekonomi dan kerentanan terhadap bencana;
Kondisi iklim yang tidak bersahabat turut mengkondisikan terjadinya kemiskinan, isolasi fisik dan sosial, ketidakberdayaan dan keterbelakangan. Keterbukaan wilayah di laut memiliki kerentanan terhadap bencana yang tinggi. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar kondisi gelombang pada musim utara dan rumah yang roboh akibat angin puting beliung sebagai berikut :

7. Konflik antara kebutuhan pelayanan dan jumlah penduduk ambang (treshold) : Secara konvensional kebutuhan sarana dan prasarana wilayah diberikan oleh pemeritah dengan dasar perhitungan jumlah penduduk, sehingga masih banyak pelabuhan yang belum dapat disandari oleh Kapal Pelni, sehingga harus berlabuh ditengah laut, sebagaimana gambar berikut :

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dalam penerapan manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan harus merupakan kesepakatan publik yang berciri : rasionalitas, aksestabilitas, affordabilitas (keterjangkaun), dan manageable/implementable (dapat dikelola/diimplementasikan).
Sedangkan aktor-aktor yang berperan dalam manajemen pembangunan :
1. Pemerintah sebagai aktor utama, yang berfungsi sebagai inisiator, fasilitator, regulator dan administrator;
2. Swasta sebagai mitra, pembagian peran yang sesuai dengan melibatkan swasta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tujuan pembangunan. Kemitraan ini dapat diterapkan dalam bentuk PIP (Public Private Partnership);
3. Masyarakat sebagai pemanfaat, dimana hasil pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar-besarnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
Dalam rangka mengatasi tantangan insularitas wilayah pulau-pulau kecil, maka harus memperhatikan dan menerapkan aspek-aspek manajemen pembangunan sebagai berikut :
1. Aspek organisasi : manajemen dilakukan dalam suatu organisasi dan hal yang penting adalah memahami fungsi-fungsi organisasi khususnya dalam pemerintahan;
2. Aspek hukum dan kelembagaan : manajemen pembangunan berada dalam ruang hukum yang mewadahi dan mengatur hubungan antar sektor;
3. Aspek politik : banyaknya kepentingan dalam masyarakat membutuhkan proses negoisasi untuk menjembatani antar kepentingan melalui proses politik;
4. Aspek finasial dan fiskal : pembiayaan adalah sumber kehidupan manajemen pembangunan, diperlukan sumber daya dan kemampuan manajemen keuangan yang cukup untuk menjalankan proses-proses manajemen pembangunan;
5. Aspek ekonomi : Pembiayaan yang telah dikeluarkan sebagai ”development cost” memiliki nilai ekonomis dimana hasil pembangunan yang telah dilaksanakan tida sia-sia tetapi dapat dirasakan dan digunakan manfaatnya oleh masyarakat;
6. Aspek fisik, sarana dan prasarana : pelayanan publik merupakan output manajemen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berupa sarana dan prasarana fisik yang menunjang kelancaran aktivitas masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
Sedangkan David Korten dan Franz Korten dalam Bryan and White ( 1989 : 142) mengemukakan bahwa terdapat 4(empat) hal pokok dalam konseptuliasasi proyek dan program sebagai bagian-bagian proses pembangunan yang berinteraksi, sebagai berikut :
Pertama, proyek-proyek harus diseleksi dalam hubungan dengan kebutuhan-kebutuhan programnya. Proyek tidak semata-mata dinilai berdasarkan tingkat imbalan yang diberikannya, melainkan berapa besar potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kapasitas suatu badan guna melaksanakan pembangunan ;
Kedua, baik organisasi proyek maupun organisasi program haruslah merupakan “learning organization”yang terbuka terhadap umpan balik dari lingkungan, memproses informasi itu dan terus menerus memperbaharui pendekatan-pendekatan yang ditempuhnya. Merancang suatu proyek agar cocok dengan konteks lingkungannya memerlukan adanya perkiraan sumber-sumber daya, kemungkinan-kemungkinan, dan kendala-kendala ekonomi, sosal, serta politik. Manakala sutau badan disapih dari kendala-kendala lingkungannnya tetapi sementara itu harus tanggap terhadap lingkungan tersebut, maka kesulitan akan muncul dihadapkan pada persoalan yang dilematis;
Ketiga, menyangkut struktur insentif bagi perilaku dalam suatu proyek. Apakah perilaku-perilaku yang dirangsang oleh insentif-insentif itu selaras dengan tujuan proyek? Akankah insentif-insentif itu memotivasi para pemimpin dan staf proyek melakukan hal yang paling kondusif bagi pencapaian tujuan-tujuan proyek? Apakah organisasi proyeknya disusun demi mendapatkan serta memproses informasi untuk memaksimalkan pelajaran yang dipetik dari kesalahan maupun keberhasilan;
Keempat, penting untuk memikirkan dan mengevaluasi efisiensi serta keadilan yang ada dalam proyek itu sendiri, tingkat imbalan investasi, dan dampak serta distribusi manfaat-manfaat proyek seperti yang tercantum dalam hasil perencanaan.

III. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, dapat dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :
1. Kondisi perekonomian pada pulau-pulau kecil masih memprihatinkan karena faktor insularitas kondisi fisik wilayah yang memungkinkan tidak bekerjanya elemen-elemen sosial, politik dan demografi serta keruangan secara sinergis dalam pembangunan;
2. Untuk mengatasi tantangan insularitas maka perlu penerapan manajemen pembangunan yang dapat menurunkan berbagai masalah pembangunan di wilayah-willayah pulau-pulau kecil.

IV. Saran
Penerapan manajemen pembangunan wilayah pulau-pulau kecil hendaknya harus berkelanjutan dan menyelaraskan serta memperhatikan kondisi lingkungan wilayah kepulauan. Berkaca pada konsep manajemen pembangunan di Singapura dan Malaysia, pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan hasil yang maksimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, apabila program pembangunan yang dilaksanakan mengandung “Three C, yaitu Consistency, Commitment, and Continuity”.